Kalau Taufik Kiemas, tokoh PDIP memuji RAPBN 2010 yang diajukan pemerintahan SBY, tapi orang lain mengkritik. Terutama yang dikritik adalah anggaran pendidikan.Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mengalokasikan dana 20 persen dari total anggaran untuk pendidikan. Radio Nederland Wereldomroep menghubungi Sumantri, pakar pendidikan di Jakarta untuk menanyakan komentarnya.
Sumantri: "Jatuhnya ke pengguna atau masyarakat itu tidak pure [murni, Red.] 20%. Contohnya begini. Untuk tunjangan guru, gaji guru ternyata dibebankan kepada 20% itu. Padahal itu untuk hitungan sekarang, itu tidak jatuh 20%."
RNW: "Jadi kira-kira berapa jatuhnya itu Pak?"
10 persen
Sumantri: "Jatuhnya itu bisa hanya antara sepuluhanlah, sepuluh persen dari angka anggaran APBN. Temen-temen menganalis, ya seperti ini pak. Guru itu harusnya, gaji guru, dosen segala macem, terutama gaji guru itu tidak masuk dalam budgeting duapuluh persen itu."
"Tapi ke anggaran yang lain, anggaran kepada anggaran yang lain dari 80% yang lain, tidak dibebankan kepada pendidikan itu sendiri. Ternyata itu dimasukkan ke duapuluh persen itu. Sehingga jatuhnya kan tidak dua puluh persen."
"Pos-pos untuk penggajian guru itu tidak masuk di dua puluh persen itu, tapi ternyata dimasukkan ke situ."
RNW: "Berarti banyak sekali yang dimasukkan ke sana ya."
Sumantri: "Betul."
RNW: "Padahal kita bicara juga soal kualitas pendidikan, dan soal terlalu mahalnya uang kuliah, uang sekolah, begitu?"
Stimulan
Sumantri: "Betul, betul. Sedangkan kebijakan DPR juga, dengan adanya kebijakan BHP (Badan Hukum Pendidikan). Itu semua dikembalikan kepada masyarakat. Tanggung jawab pendidikan itu seolah-olah tanggung jawab masyarakat. Pemerintah hanya sebagai stimulan saja begitu."
RNW: "Jadi apakah anda tidak mengkhwatirkan bahwa pendidikan di Indonesia bertambah eliter kalau begitu ya?"
Sumantri: "Persis, karena pendekatannya itu liberal. Jadi siapa yang memiliki uang itulah yang memiliki hak untuk menikmati pendidikan. Karena beberapa sekolah itu kecenderungan ya, memang sih dengan ada klise ada subsidi silang."
"Tapi belum bisa dibuktikan seperti untuk pengucuran-pengucuran beasisiwa itu untuk siapa yang memperoleh itu masih ditebang pilih, gitu pak."
RNW: "Tapi kan di Indonesia sekarang ada beberapa pemda, saya dengar ada gurbernur, seperti gurbernur Sumatra Selatan mengatakan ada pendidikan gratis, begitu ya. Sebenarnya memang murni atau hanya sekedar show saja atau bagaimana. Kok bisa, dari satu segi ada pendidikan gratis, di segi lain pendidikan jadi eliter, bagaimana itu?
Murni
Sumantri: "Memang beberapa faktor dengan adanya otonomi daerah, lalu juga otonomi pendidikan, ada juga gurbernur-gurbernur atau bupati-bupati yang betul-betul pure memang memperjuangkan pendidikan."
"Saya bisa sebut beberapa daerah, seperti Bali, saya lupa namanya, di Gorontalo, di daerah Fak-Fak di sana. Ada beberapa, bupati-bupati yang memang pure, tapi semuanya, kalo yang lain ya hanya janji-janji saja."
RNW: "Dan gurbernur Sumatra Selatan yang saya dengar juga begitu ya. Tapi ini kok bisa begitu. Jadi realitasnya kan bisa sangat berbeda sekali begitu ya, bagaimana menurut Anda?"
Sumantri: "Ya karena sebetulnya kebijakan yang dari atas sudah bagus ketika ke level-level ke bawah itu yang banyak penyalahgunaan. Kalau menurut saya, seperti itu."
RNW: "Terakhir pak Sumantri, jadi menurut Anda sebaiknya bagaimana itu, sebenarnya pendidikan di Indonesia itu. Anggarannya semestinya berapa supaya memadai?"
Gradual
Sumantri: "Sebaiknya mengucurkan dengan murni, 20% betul-betul digunakan untuk pendidikan. Dan itu betul-betul dikucurkan secara gradual. Itu saya pikir akan memperbaiki anggaran pendidikan dengan baik."
"Terus proyek-proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah, Departemen Pendidikan Nasional, itu sudah harus dirampingkan. Ada direktorat-direktorat, seksi-seksi yang sebetulnya tidak perlu, yang overlapping [tumpang tindih, Red]. Itu seharusnya dihilangkan, pak."
"Penghematan dalam hal manajemen, keuangannya itu yang belum tertata dengan baik. Menurut saya seperti itu."
